 |
| Created by : Ilyas, M.M.Pd |
Enam tahun lalu saya mengenal baik seorang seorang pegawai pada sebuah instansi pemerintah di Kabupaten Dompu. Karena kami tinggal satu desa bahkan di dusun yang sama tentu saja hubungan kami sangat akrab. Sebelum meninggal pada 2010 karena kecelakaan dia sempat bercerita tentang pengalamannya sebagai bendahara pada salah satu proyek di tempatnya bekerja. Cerita yang sampai hari ini masih membekas dalam memori saya. Setelah proyek itu selesai, seperti biasa, kantornya kedatangan tim dari Bawasda (Inspektorat) untuk melakukan pemeriksaan. Tapi berbeda dengan yang sudah-sudah, kali ini pemeriksaan oleh lembaga auditor internal pemerintah itu agak ‘lain’ karena berlangsung berhari-hari. Sebagai bendahara tentu saja dia banyak dicecar berbagai pertanyaan seputar proyek yang sudah rampung itu plus bukti - bukti dan laporan pelaksanaanya. Karena pemeriksaannya berhari-hari dia mulai gelisah dan kesal dengan tim auditor plat merah tersebut. Dia curiga jangan-jangan sang auditor itu memerlukan ‘servis plus’.
Dia segera melaporkan hal itu kepada atasannya. Gayung bersambut. Pimpinannya menyarankan agar segera menyiapkan ‘sesajen’ untuk membungkam sang auditor. Menjelang auditor itu pulang, secara diam-diam dia menyelipkan amplop berisi uang ke dalam tas sang auditor. Jumlahnya cukup fantastis, dengan harapan auditor itu tidak balik lagi besok melanjutkan pemeriksaan di kantornya. Apa lacur. Pada malamnya dia kaget menerima telepon dari sang auditor yang---kebetulan bergelar haji---menyayangkan tindakannya memasukkan uang itu ke dalam tasnya tanpa seizinnya. “Jika Anda mengira bahwa pemeriksaan cukup lama itu karena saya menginginkan uang ini maka Anda keliru. Tugas saya memang melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan saya. Dan negara sudah menggaji saya untuk pekerjaan itu. Silakan ambil kembali uang Anda sekarang, saya tidak butuh!” ujarnya lembut tapi menohok. Akhirnya uang itu benar-benar dia kembalikan. Di bawah tatapan sinis dan curiga atas birokrasi yang lamban dan korup selama ini, teman saya sempat tak percaya kalau masih ada pegawai yang bersih dan jujur seperti itu.
Kisah di atas sempat saya sampaikan dalam diskusi dengan insan pers yang difasilitasi KPUD Dompu tentang kemitraan penyelenggara Pemilu dengan Pers, Kamis pekan lalu. Cerita itu sengaja saya sampaikan sebagai sindiran terhadap kecenderungan pemberitaan media yang tidak seimbang. Maksud saya bukan dalam konteks penulisan beritanya tapi dalam porsi pemberitaanya. Sebagai mantan wartawan, saya sadar sekali akan dogma dalam dunia pers “the bad news is the news values” (berita jelek itulah yang punya nilai berita). Seperti diakui salah seorang rekan wartawan dalam diskusi itu, bahwa pimpinan redaksinya kerapkali menuntut wartawannya untuk mencari berita-berita yang memiliki efek dramatik seperti pembakaran, kerusuhan, perkosaan dan berita-berita yang menonjolkan naluri purba manusia lainnya. Demikian pula berita korupsi atau skandal seks terutama di kalangan pejabat negara. Padahal orang-orang baik dan berdedikasi seperti yang saya ceritakan di atas masih ada tapi luput (atau tidak menarik?) dari pemberitaan media. Padahal jika ada pemberitaan tentang figur-figur inspiratif seperti ini jelas akan menjadi vitamin bagi jiwa bangsa yang ditimpa kemalangan ini.
Menurut pendapat saya, dalam batas tertentu tidak masalah berita-berita dramatik itu disiarkan tetapi juga harus diingat bahwa pers--sebagai pembentuk opini publik--punya tanggung jawab moral untuk tidak menyebarkan berita atau informasi yang berpotensi menimbulkan frustasi sosial. Sebab betapapun cara berpikir, berperilaku dan bertindak seseorang sangat ditentukan atau dipengaruhi oleh asupan informasi yang diterima dan diolahnya. Bayangkan, jika setiap hari seseorang atau publik dijejali dengan berbagai berita negatif (pembunuhan, pemerkosaan, kerusuhan, bencana alam, atau korupsi) maka hal itu akan memengaruhi persepsi dia terhadap lingkungan di sekitarnya. Pada akhirnya dia merasa dan menyimpulkan bahwa seolah tidak ada rasa aman di negeri ini: rakyatnya anarkis dan pejabatnya brengsek. Dia menjadi kehilangan rasa aman dan rasa bangga sebagai warga negara. Di beberapa media TV kita seringkali disuguhkan siaran berita kejahatan---misalnya penggerebekan dan penangkapan kelompok teroris---itu secara ‘live’ lengkap dengan segala asesoris dramatiknya. Singkatnya liputan atas aksi-aksi semacam itu bagaikan ‘reality show’: ada darah, tangisan, kesedihan dan tentu saja kejutan-kejutan yang menghentak sisi kemanusiaan penontonnya.
Dalam konteks Bima Dompu, berbagai peristiwa kerusuhan, pembunuhan dan perkelahian ynng terjadi, baik di kampus maupun kampung, yang selanjutnya di-blow up media telah memberikan citra buruk tentang kondisifitas di daerah ini. Akhirnya citra Bima Dompu seolah identik anarkisme. Berita-berita kekerasan yang direproduksi secara terus-menerus oleh media akhirnya akan membentuk persepsi seolah sebagai realitas sebenarnya. Berita atau informasi yang bersifat lokal dan kasustik akhirnya digeneralisasi seolah mewakili realitas secara keseluruhan, padahal itu hanya realitas semu. Dalam hal ini, kita tentu masih ingat dengan ‘keseleo’ lidah Fenny Rose, pembaca acara hiburan pada stasiun TV nasional yang menyebut Kota Yogyakarta sebagai “kota bencana” saat meletusnya Gunung Merapi pada 2010 lalu sehingga menyulut reaksi keras dari warga DI Yogyakarta. Warga Yogya ‘tersinggung’ karena Rose dianggap terlalu berlebihan melukiskan dampak bencana gunung berapi itu seolah Kota Pelajar itu dalam keadaan ‘kiamat’.
Dalam konteks hajatan politik seperti Pilkada dan Pemilu, dimana ruang-ruang publik kerapkali sesak dengan berbagai ungkapan kebencian serta saling merendahkan maka potensi dan penyebaran virus pesimisme itu semakin mudah menggerogoti tubuh bangsa ini. Ibarat tubuh jika serangan virus itu terjadi terus-menerus dan dalam jangka waktu lama maka secara otomatis akan menurunkan imunitas sebagai sebuah bangsa. Imunitas itu tidak lain adalah nasionalisme. Jika imunitas ini sudah hilang maka yang terjadi adalah “politik bumi hangus” atau “perang melawan semua”.
Jika berita-berita di media itu didominasi hal-hal buruk maka orang akan mengidentikkan berita media itu dengan ‘derita’, ‘air mata’ dan ‘kesedihan’. Dan hal ini jelas tidak sehat bagi kita sebagai bangsa karena hari-harinya terasa berat oleh penderitaan dan ratapan. Sebaliknya pemberitaan-pemberitaan media yang positif dan konstruktif jelas akan memengaruhi kemammpuan sebuah bangsa untuk melawan segala kemalangan dan keterpurukan yang menimpanya. Dalam hubungan ini, menarik mencermati pemberitaan media Jepang saat dihantam bencana tsunami hebat beberapa tahun lalu. Meski saat itu akibat yang ditimbulkan oleh bencana itu cukup parah, termasuk menghancurkan beberapa kota utama di Jepang, namun hampir kita tidak melihat media negara matahari terbit itu, termasuk stasiun TV nasionalnya, menampilkan atau menayangkan wajah-wajah dengan ekspresi ketakutan, trauma dan kesedihan atas hantaman air laut tersebut. Pemerintah dan media di Jepang sepertinya sadar benar implikasi pemberitaan itu terhadap rasa optimisme dan semangat warganya untuk bangkit pasca musibah tersebut.
 |
| Sumber: matanews.com |
Di era digital seperti sekarang dimana berbagai media online maupun penggunaan media sosial kian massif maka penyebaran virus ‘ratapan’ itu akan semakin nyata. Celakanya, era ini justru menunjukkan wataknya yang paradoks sebab keterbukaan dan kemudahan memperoleh informasi tidak secara otomatis memperluas perspektif kita tetapi justru sebaliknya semakin sempit dan picik. Kenapa? Karena orang cenderung mencari dan membaca informasi-informasi yang sesuai ‘ideologi’-nya saja; dia malas mencari tahu informasi lain sebagai pembanding (second opinion) dalam isu tertentu. Seperti dijelaskan John Naisbit&Aburdene (1990) bahwa inilah watak paradoks dari globalisasi: di satu sisi orang semakin terhubung satu dengan lain dan berdekatan dalam desa buana (global village) tapi di sisi lain globalisasi membuat mereka makin masuk ke dalam ikatan-ikatan primordialnya----entah itu agama atau kesukuan.
Sebagai sebuah hajatan politik tentu saja protes dan ungkapan tidak puas selalu muncul dalam ajang Pemilu dan Pilkada. Tetapi, sekali lagi, pers punya tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa demokrasi itu bukan hanya berisi “kebebasan” tapi juga “keteraturan”. Atau dalam istilah Alfian (1994) demokrasi itu merupakan perpaduan antara “konflik” dan “konsensus”; keduanya harus seimbang. Tidak ada demokrasi jika tak ada “konflik” tapi jika hanya berisi konflik maka yang lahir adalah “democrazy”. Sebaliknya jika sebuah sistem pemerintahan tersebut hanya berisi “konsensus” saja maka itu pun bukan demokrasi melainkan “monokrasi” sebagaimana yang kita alami selama lebih tiga dasawarsa dalam alam kegelapan Orde Baru.
Polarisasi yang cukup tajam yang dibingkai isu SARA dalam Pilkada DKI Jakarta adalah contoh nyata bagaimana ikatan-ikatan primordial (agama) itu dimainkan dan dimanfaatkan secara efektif oleh politisi guna meraih dukungan elektoral. Pilkada DKI Jakarta dipandang sebagai contoh Pilkada paling buruk dan mengerikan karena sebagian kontestan menggunakan sentimen agama secara terbuka dalam pertarungan elektoral tersebut. (Teamwork212)
baca juga artikel lain dari Ilyas, M.M.Pd tentang
"Politik Media: Penebar ‘Ratapan’ Atau ‘Harapan’?" || Ilyas, M.M.Pd "(Dosen STKIP YAPIS Dompu)"
4/
5
Oleh
Fuad Mansyur
No Comment